DumaiHeadlines.com – Gubernur Riau, Abdul Wahid menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau saat ini mengalami defisit sebesar Rp1,5 triliun, dan tunda bayar kegiatan mencapai lebih dari Rp2,2 triliun.
Hal itu diungkapkan Abdul Wahid dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (12/3/2025).
Terkait permasalahan kondisi keuangan Pemprov Riau tersebut, Agoes S. Alam, tokoh masyarakat Dumai yang juga aktivis buruh, merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih pemikiran.
Agoes menilai ada tiga faktor utama yang menyebabkan Pemprov Riau berada dalam pusaran krisis keuangan tersebut. Pertama, tata kelola anggaran yang buruk, adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari hal ini, dan tentunya dapat digolongkan dalam perilaku korupsi.
“Kedua, tidak berjalannya tugas dan wewenang serta fungsi DPRD Provinsi Riau terhadap anggaran dan pengawasan anggaran saat itu, sehingga brutalisme anggaran tersebut terjadi atau dengan sengaja tidak memainkan sinkretismenya dalam permasalahan ini. Alhasil, tidak terlihat lagi pesimisme anggaran, yang terlihat hanya optimisme,” beber Agoes kepada DumaiHeadlines.com usai diskusi bersama aktivis kota Dumai terkait defisit anggaran Riau dan dampaknya terhadap Kota Dumai, Rabu (19/3/2025).
Kemudian yang ketiga, jelas Agoes, lemahnya sensitivitas dan kepedulian serta pengawasan masyarakat sipil, akademisi, aktivis, serta mahasiswa terhadap brutalisme anggaran ini.
“Sehingga pada saat penyusunan anggaran tersebut tidak ada suara-suara kritis yang menyoroti permasalahan ini. Semua kepentingan sudah terakomodir di dalam anggaran, sehingga suara-suara kritis itu terbungkam dan terjadilah kesewenangan brutalisme dalam menyusun anggaran, dan akhirnya rakyat juga yang menerima akibatnya,” terang Agoes.
Menurut Agoes, Abdul Wahid yang baru saja menjabat Gubernur Riau tidak perlu pesimis. “Kalau pusing biasalah, dan jangan tidak tidur pula, nanti bisa sakit, lantas siapa yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, hal itu merupakan tanggung jawab yang harus beliau selesaikan meskipun beliau harus menjadi babu pencuci piring dari pesta pora besar dan brutal itu,” ungkap Agoes.
Agoes meminta Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau segera mengambil kebijakan dan langkah berani jika tidak mau pusing tujuh keliling dan rakyat Riau menjadi sengsara.
Ketika ditanya langkah apa yang harus diambil Abdul Wahid dalam waktu singkat terhadap permasalahan ini, dengan tenang Agoes menyampaikan bahwa sang gubernur perlu untuk menggandeng Kapolda dan Kajati.
“Lakukan (ukur ulang) inventarisasi lahan perkebunan sawit yang ada di Riau, dapat nanti itu jalan keluarnya. Perkebunan sawit di Provinsi Riau pada 2024 mencapai 6,78 juta hektare, dan Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia,” ucap Agoes sambil tersenyum.
Dia juga menyebutkan bahwa dirinya terbuka untuk berdiskusi dengan Abdul Wahid, dan membawakan sedikit daftar bacaan terkait hal tersebut. “Itu pun kalau beliau berkenan,” tutup Agoes. (ASA)
