Indonesia tidak mendominasi pasar aluminium, sehingga tidak punya kekuatan untuk mengatur harga global.
Namun, permintaan aluminium global sangat tidak elastis terhadap harga (elastisitas hanya -0,25 hingga -0,3), sehingga kenaikan biaya karena dekarbonisasi tidak serta-merta menurunkan permintaan.
Dengan posisi seperti ini, laporan merekomendasikan strategi “konservatif moderat” yang mengikuti standar negara dominan seperti China sambil tetap naikkan standar secara bertahap untuk mengakses pasar premium seperti Uni Eropa.
Menurut data Wood Mackenzie yang dikutip dalam laporan, biaya produksi aluminium primer di Indonesia—terutama Inalum—termasuk dalam kuadran 1 cost curve global, setara dengan pemain utama dunia. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk:
Menghentikan tax holiday yang selama ini justru menggerus penerimaan negara dan menimbulkan tuduhan dumping
Melarang pembangunan PLTU captive berbahan bakar batu bara untuk smelter aluminium baru, mengikuti kebijakan China,
Menaikkan standar ESG secara bertahap, termasuk kesejahteraan tenaga kerja dan transisi energi.
Laporan juga menekankan pentingnya fokus pada teknologi yang sudah terbukti secara teknis dan komersial, seperti:
