Dugaan Abuse of Power dan Provokasi Oknum Pejabat Disorot
Satu hal yang paling menyita perhatian publik dalam tuntutan ini adalah desakan dari SBSI’92 dan Koperasi TKBM Dumai kepada Polres Dumai untuk memeriksa sejumlah pejabat tinggi daerah. Mereka menduga telah terjadi praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rapat Forkopimda awal Juni kemarin.
Lebih mengejutkan lagi, para buruh secara spesifik meminta Kapolres Dumai untuk memeriksa Walikota Dumai terkait beredarnya pernyataan provokatif di tengah masyarakat yang dinilai memperkeruh suasana, termasuk seruan ekstrem seperti “Bakar KSOP” dan narasi mengenai “Negara Melayu”.
Pihak kepolisian diminta bertindak objektif dan menolak segala usulan dari Forkopimda yang dinilai secara terang-terangan menghasut peserta rapat lainnya.
Usut Tuntas Penggelapan Upah di Terminal Khusus
Selain urusan tensi politik daerah, mereka juga membawa isu fundamental terkait hak perut mereka. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diminta segera turun ke lapangan guna melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengupahan di Terminal Umum (Tersum), Terminal Khusus (Tersus), maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
SBSI’92 dan Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai menduga kuat telah terjadi praktik culas berupa penggelapan upah pekerja di terminal-terminal tersebut yang tidak sesuai dengan regulasi nasional.
Oleh karena itu, Polres Dumai didesak untuk melakukan investigasi hukum secara paralel terkait dugaan tindak pidana penggelapan hak-hak buruh ini.
