Purbaya menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas belanja dan kemampuan daerah mencari sumber pembiayaan yang inovatif.
“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” katanya.
Reformasi HKPD Terus Dipercepat
Untuk menopang penguatan fiskal daerah, pemerintah terus melanjutkan reformasi dalam kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Reformasi tersebut mencakup penyempurnaan tata kelola keuangan pusat dan daerah, standardisasi proses transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, hingga penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah melalui penyusunan KEM-PPKF regional.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan melalui monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan manajemen risiko fiskal daerah menjadi bagian penting agar stabilitas fiskal tetap terjaga dalam jangka panjang.
Optimistis Hadapi 2027
Dengan fondasi ekonomi yang dinilai masih kuat dan sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih baik pada 2027.
