Reformasi penerimaan terus berlanjut
Untuk menjaga kesinambungan penerimaan negara, pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan melalui penyempurnaan administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan berbasis data.
Langkah tersebut dilakukan agar sistem perpajakan semakin efektif sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, reformasi PNBP juga terus didorong melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah aset negara sekaligus memperbesar kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara.
Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025, pendapatan yang dikelola Kementerian Keuangan mencapai Rp2.271,53 triliun.
Kinerja tersebut didukung oleh kenaikan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 6,43 persen, sementara PNBP tumbuh 9,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Fokus pada tata kelola dan investasi
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keberlangsungan dunia usaha.
Karena itu, berbagai kebijakan perpajakan dirancang secara terukur agar tetap mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memanfaatkan teknologi informasi guna memastikan seluruh potensi penerimaan negara dapat dihimpun secara optimal.
“Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat tata kelola penerimaan negara melalui reformasi yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pendapatan negara yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.
Menurut Purbaya, kemampuan Indonesia mempertahankan pendapatan negara di tengah dinamika ekonomi global menunjukkan fondasi fiskal nasional yang semakin kokoh.
Pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi fiskal dengan memperluas basis penerimaan, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta memperkuat fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan dan stabilisasi ekonomi.
