DumaiHeadlines.com – Prancis secara tegas menolak bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi pemerintahan pascaperang dan rekonstruksi Gaza.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot. Dia menilai piagam Dewan Perdamaian versi saat ini tidak sejalan dengan komitmen internasional yang selama ini dipegang Paris.
“Prancis harus mengatakan tidak, karena piagam Dewan Perdamaian saat ini cakupannya melampaui Gaza dan tidak sesuai dengan kerangka rencana perdamaian yang telah disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Barrot, seperti dikutip media publik Prancis, RFI pada Selasa (20/1/2026).
Barrot menegaskan, jika tetap dipaksakan, keikutsertaan Prancis justru berpotensi melanggar komitmen diplomatik dan hukum internasional negaranya.
Dewan Perdamaian Versi Trump
Pemerintahan Trump sebelumnya mengirimkan undangan kepada puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Keanggotaan awal ditawarkan selama tiga tahun, dengan opsi kursi permanen bagi negara yang bersedia menyetor dana sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun.
Dewan ini dirancang bekerja bersama pemerintahan teknokrat Palestina dalam masa transisi pascakonflik. Gedung Putih menyebut badan tersebut akan berperan penting dalam menjalankan rencana 20 poin yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB pada November lalu.
Struktur eksekutif Dewan Perdamaian rencananya melibatkan sejumlah figur kunci Amerika Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu sekaligus negosiator kepercayaan Trump.
Trump disebut berharap negara-negara undangan menyatakan sikap resmi dalam forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, pekan ini.
