DumaiHeadlines.com – Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Dumai keluhkan penurunan drastis kunjungan kapal di Pelabuhan Dumai dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahteta Independen ’92 (SBSI’92) Pelabuhan Dumai, Berlin Gultom saat Ekspos Triwulan III Kinerja TKBM Pelabuhan Dumai Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Dumai, Rabu (2/4/2025).
Menurut Berlim Gultom, dalam ekspos kinerja kali ini pihaknya memang mengkaji dengan serius untuk mencari tahu apa penyebab dan kenapa terjadi penurunan drastis kunjungan kapal di Pelabuhan Dumai.
“Penyebab utama yang dapat kami simpulkan dari turun drastisnya kunjungan kapal di Pelabuhan Dumai adalah banyaknya izin Penggunaan Tersus untuk Melayani Kepentingan Umum yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk Tersus di Dumai,” kata pria yang akrab disapa BG itu dengan nada kesal, saat dijumpai Rabu (2/4/2025) malam.
Tidak sebatas itu saja, BG mengatakan bahwa perizinan Penggunaan Tersus untuk Melayani Kepentingan Umum yang tertuang dalam izin itu hampir semuanya didasari ketidakmampuan PT. Pelindo Dumai dalam memberikan pelayanan terbaik sebagai operator BUP Pelabuhan Dumai.
“Dan bahkan lamanya antrean kapal mencapai 5-7 hari juga menjadi alasan kuat yang tertuang dalam izin yang dikeluarkan Menteri Perhubungan tersebut. Ini konyol kan namanya,” tegas BG.
Terkait kondisi ini, BG akan segera mengambil sikap atas aspirasi dan keluhan TKBM tersebut. “Kami pastinya bakal mengambil langkah-langkah konkret sebab kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan TKBM di Pelabuhan Dumai,” sambungnya.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait langkah konkret apa yang bakal dilakukan, BG dengan tegas menjawab jika akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
“Kita akan melakukan aksi demo mendesak PT Pelindo segera mengambil sikap atas masalah ini, sebab sampai hari ini kita tidak melihat upaya kongkret PT Pelindo menyelesaikan masalah ini atau mereka memang tidak mampu sesuai yang disebutkan Menteri dalam izin tersebut, kata BG yang tampak sangat serius untuk permasalahan ini.
