DumaiHeadlines.com – BUMD PT Pelabuhan Dumai Bersemai diketahui telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2024 pada Rabu (14/05/2025), di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Kota Dumai.
RUPS PT PDB itu pun mendapatkan sorotan tajam dari aktivis Roni Iriandani. Menurutnya, laporan RUPS Perusahaan Daerah merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik, termasuk BUMD, untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat,” ujar Roni kepada Dumai Headlines, Kamis (15/5/2025).
Namun, lanjut dia, tak ada satupun informasi keuangan Perusahaan Daerah PT PDB yang dapat diakses masyarakat. “Website mereka yang menjadi saluran informasi saja error alias tidak bisa diakses. Bahkan saat saya coba telusuri lewat Google tidak ada satupun informasi yang didapat terkait PT PDB,” ucapnya.
“Jadi saya menduga bahwa RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim kemarin hanya serimonial saja,” ungkap Roni.
Lebih lanjut, Roni menuturkan bahwa sebagai masyarakat Dumai, seluruh warga berhak atas akses informasi PT PDB, baik itu keuangan, operasional dan pengembangan.
“Termasuk juga berapa modal Pemko yang ada di perusahaan serta berapa kontribusi laba PT PDB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai karena uang yang digunakan oleh PT PDB itu adalah uang rakyat,” sambungnya.
“Kami sangat menyayangkan permasalahan ini terjadi, seharusnya Pemko Dumai tidak membiarkan PT PDB melalukan ketidakpatuhan terhadap UU KIP No. 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik, termasuk BUMD, untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Apakah hal ini sengaja ditutup-tutupi? Atas permasalahan ini, kami akan laporkan hal ini ke Ombudsman,” pungkas Roni sembari menggelengkan kepala.
