DumaiHeadlines.com — Pemerintah Kota (Pemko) Dumai baru saja mengukir prestasi di level nasional atas keberhasilannya memangkas angka pengangguran secara konsisten. Namun, di balik piagam penghargaan tersebut, suara kritis muncul dari akar rumput.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ’92 Kota Dumai mengingatkan agar Pemko Dumai tidak terlena dengan deretan angka di atas kertas.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), wajah ketenagakerjaan di Kota Dumai memang menunjukkan tren positif.
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menyusut dari 5,15 persen pada tahun 2023, menjadi 4,66 persen di tahun 2024. Tren penurunan ini berlanjut hingga menyentuh angka 4,51 persen pada tahun 2025.
Keberhasilan ini diklaim sebagai buah manis dari berbagai kebijakan strategis, mulai dari pelatihan kerja berbasis kompetensi, penguatan sektor UMKM, hingga geliat investasi di sektor industri dan migas yang menjadi urat nadi ekonomi Dumai.
Kritik di Balik Angka Statistik
Meski angka pengangguran secara teknis menurun, Ketua DPC SBSI ’92 Dumai, Agoes Budianto menilai realita di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan data statistik.
Menurutnya, penurunan angka tersebut belum tentu mencerminkan perbaikan kualitas hidup atau kemudahan akses kerja bagi warga asli Dumai.
“Indikatornya perlu dilihat secara lebih komprehensif, bukan sekadar penurunan angka statistik saja. Indikator pengangguran saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat kita,” ujar Agoes usai aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Dumai, beberapa waktu lalu.
Agoes menyoroti adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara kebutuhan dunia industri dengan kualifikasi yang dimiliki tenaga kerja lokal. Dia menilai, pertumbuhan pesat di sektor pelabuhan dan migas belum mampu diserap maksimal oleh anak tempatan karena kendala kompetensi.
