DumaiHeadlines.com – Tensi sengketa terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai kian memanas.
Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Daeng Wahidin secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai untuk menegakkan aturan demi kelancaran urat nadi logistik nasional.
Di sisi lain, Daeng melontarkan kritik tajam kepada Wali Kota Dumai yang dinilai telah melakukan tindakan melampaui kewenangan (abuse of power).
Kritik keras ini mencuat setelah aksi massa Aliansi Advokasi Koperasi Jasa (AAKJ) beberapa waktu lalu, di mana Wali Kota Dumai diduga melakukan intervensi politik yang berlebihan terhadap otoritas pelabuhan.
Soroti Dugaan Intervensi Otoritas Pelabuhan
“Kami mendukung penuh langkah tegas yang diambil KSOP Kelas I Dumai untuk bertindak lurus sesuai aturan. Penegakan hukum wajib bersandar pada regulasi kepelabuhanan yang berlaku,” tegas Daeng Wahidin saat memberikan keterangan resmi, Kamis (4/5/2026).
“Kami sangat menyayangkan sikap Wali Kota dalam orasinya pada aksi AAKJ kemarin yang secara gamblang mengintervensi kewenangan institusi KSOP,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Dumai, tidak mengambil peran di luar porsinya dalam menyikapi dinamika internal TKBM yang saat ini sedang ditangani oleh instansi teknis kedinasan yang berwenang.
“Wali Kota harus jauh lebih berhati-hati dalam menempatkan diri dan menyampaikan pernyataan di muka umum. Jangan sampai memunculkan kesan mengambil alih peran lembaga hukum dalam menentukan benar atau salah, sebelum memahami proses administrasi yang mendasarinya. Negara kita memiliki mekanisme dan lembaga resmi yang berwenang untuk memutuskan persoalan ini,” jelas dia.
