DUMAIHEADLINES.COM – Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut menolak sejumlah rekomendasi dan tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar menyebut bahwa langkah tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam mempertahankan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (13/6/2026), KH Anwar Iskandar menyebut sikap Menkeu Purbaya sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Sikap tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendukung upaya mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar KH Anwar Iskandar.
Dorong Ekonomi Mandiri Berlandaskan Konstitusi
KH Anwar Iskandar mengatakan, kebijakan ekonomi nasional harus tetap mengacu pada amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Dia juga mengaitkan langkah Menkeu Purbaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yang dinilai memiliki semangat memperkuat ekonomi berbasis kepentingan nasional.
“Apa yang dilakukan Menkeu Purbaya tentunya searah dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mana Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara sungguh-sungguh,” katanya.
Menurutnya, prinsip dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan penting agar Indonesia mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada kepentingan pasar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
