Tanpa kualifikasi tersebut, efektivitas oil boom akan diragukan, dan risiko tumpahan minyak yang merusak lingkungan akan semakin besar.
“Jika pemasangan oil boom dilakukan asal-asalan tanpa tenaga bersertifikat, risiko pencemaran bisa semakin besar. Ini jelas membahayakan ekosistem laut dan merugikan masyarakat pesisir,” ungkap seorang narasumber yang paham persoalan ini mempertanyakan.
Pernyataan narasumber yang enggan disebutkan namanya itu menggarisbawahi bahwa regulasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi fondasi dari tanggung jawab lingkungan. Kelalaian ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang rentan.
Masyarakat dan pihak terkait kini mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai untuk mengambil tindakan tegas. Penegakan aturan yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi standar yang telah ditetapkan, demi menjaga kebersihan dan kelestarian perairan Indonesia.
Hingga berita ini ditayangkan, penulis masih berupaya untuk menghubungi pihak PT IBP untuk mengklarifikasi.
