DumaiHeadlines.com – Agenda “Temu Ramah” yang diinisiasi DPRD Kota Dumai bersama jajaran eksekutif dan mahasiswa di Ballroom Hotel The Zuri, Jumat (13/2/2026) lalu, memicu reaksi keras.
Bukan karena sinerginya, melainkan adanya indikasi upaya pengondisian gerakan mahasiswa agar tidak lagi kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Kritik tajam datang dari Ketua Dewan Kesenian Dumai (DKD), Agoes S. Alam. Dia mengendus adanya aroma “bungkamisasi” aktivis yang dikemas dalam balutan pertemuan formal yang mewah.
“Kita sangat mendukung mahasiswa yang kritis dan mengawal kebijakan pro-rakyat. Namun, kami menolak keras segala bentuk upaya bungkamisasi, apa pun modelnya,” tegas Agoes saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).
Kecurigaan Diskriminasi Aspirasi
Tak hanya soal potensi pelemahan daya kritis mahasiswa, Agoes juga menyoroti eksklusivitas pertemuan tersebut.
Menurutnya, pelibatan seluruh elemen pengambil keputusan, mulai dari pimpinan DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, hingga seluruh Kepala OPD, seharusnya juga menyentuh sektor lain seperti seniman dan budayawan.
Dia menilai, jika DPRD hanya memfokuskan panggung bagi satu kelompok, hal itu bisa memicu kesan adanya diskriminasi aspirasi.
“Kami para seniman dan budayawan juga ingin diundang khusus seperti itu. Kehadiran seluruh pemegang anggaran dan pengambil keputusan sangat krusial untuk membicarakan arah kemajuan kebudayaan Dumai ke depan,” jelasnya.
